oleh

Diduga Lakukan Politik Uang Tim Kuasa Hukum SR Labuan Lapor Ke Bawaslu

Diduga Lakukan Politik Uang Tim Kuasa Hukum SR Labuan Lapor Ke Bawaslu

Dharmasraya,mediainvestigasi.com – Memasuki minggu tenang pemilihan kepala daerah 2020, beredar rekaman suara yang diduga adalah sdr E yang merupakan orang tua dari sdr Panji Mursyidan Calon Bupati Dharmasraya Nomor Urut 1. Rekaman dengan durasi 2 menit, 16 detik tersebut berisi serangkaian rencana untuk menyebarkan paket sembako di sejumlah titik pemilihan. Diduga terdapat upaya mengarahkan dan menginstruksikan tim kampanye membagikan paket tersebut seolah-olah sebagai bantuan covid. Tujuannya agar praktek politik uang tersamarkan dan penyelenggara pemilu seolah tidak bisa melakukan tindakan. Upaya tersebut dapat dikategorikan instruksi melakukan politik uang secara terstuktur, sistematis dan massif.

Tim Kuasa Hukum meyakini praktek demikian melanggar ketentuan pasal 187A Undang-Undang Pemilu dengan ancaman pidana kepada pelaku selama 3 sampai 6 tahun penjara. Apalagi secara formil, Sdr. E terdaftar dalam Model BC1 KWK sebagai Tim Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk Pasangan Calon Nomor 1.

Sehingga pada tanggal 7 Desember 2020, Kuasa Hukum bersama tim melaporkan rekaman suara tersebut dengan terlapor Sdr E. kepada Bawaslu Kab Dharmasraya. Langkah hukum tersebut merupakan upaya untuk menjaga kualitas dan integritas pemilihan kepala daerah itu sendiri.

Dari segi penyelenggara pemilu, Kuasa Hukum meminta komitmen Bawaslu untuk secara cepat memproses laporan tersebut. Kuasa hukum meyakini unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 73 ayat (4) jo 73 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 terpenuhi. Sehingga diharapkan Sentra Gakkumdu dapat melakukan langkah hukum pro justicia untuk tahapan selanjutnya.

Selain itu, kuasa hukum juga meminta Bawaslu dan Panwas secara pro aktif melakukan pengawasan pelanggaran. Sejumlah potensi praktek politik uang dalam bentuk pembagian sembago sudah seharusnya ditindaklanjuti dalam bentuk pengawasan yang lebih maksimal. Sehingga tidak terkesan menunggu laporan dari masyarakat saja.

*Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Kampus dan memanfaatkan Mahasiswa Untuk kepentingan Politik*

Jika dikembangkan lebih lanjut, Tindakan terlapor patut diduga tidak hanya berkaitan dengan upaya melakukan politik uang yang sifatnya TSM. Terlapor juga patut diduga telah menggunakan fasilitas kampus dan mahasiswa/i untuk berbagai keperluan yang sifatnya politik praktis

Fasilitas dan tempat Pendidikan yang dimaksud adalah Kampus Universitas Dharmas Indonesia (Undhari), yang berlokasi Koto Baru, Kab. Dharmasraya Hal tersebut bisa disimak dari penggalan pesan suara terlapor yang berbunyi “
Jadi saya tunggu respon teman-teman, kalau iya mahasiswa saya sedang mem-packing sembakonya, nanti iya kita antar ke sana, kalau tidak apa cara yang lainnya.

Tindakan terlapor patut diduga telah melanggar ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dimakan mengatur larangan kampanye pada poin (i) berupa “menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan”

Sehingga Bawaslu diharapkan dengan kerangka tugas dan kewenangannya yang dimiliki dapat secara serius menindaklanjuti dan mengembangkan peristiwa pelanggaran pemilu yang sedang dan akan terjadi di Kab Dharmasraya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Baru Lainya